JAKARTA – WARTA BOGOR – Kurang lebih 3 bulan jelang Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti, dunia politik di Indonesia nampaknya kian memanas ditandai dengan banyaknya laporan atau tuntutan dari sejumlah tokoh politik hingga akademis. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sudah menerima ratusan laporan atau dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja yang mengatakan sampai dengan bulan November ini, tercatat 391 laporan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu.
“Berapa pelanggaran yang terjadi saat ini? di tahun 2023. Pada per bulan November, ada laporannya 391 laporan,” ujar Rahmat Bagja.
Ratusan laporan itu sangat beragam jenis pelanggarannya, ada 181 laporan dengan kasus pelanggaran kode etik, lalu ada 5 laporan yang diteruskan ke penyedik dan 34 laporan mengenai pelanggaran hukum lainnya.
Menurut Bagja, sebanyak 360 laporan berasal dari masyarakat. Di antaranya 32 laporan dari bakal calon peserta pemilu, 19 laporan dari partai politik, 14 laporan berasal dari aparatur sipil negara pedesaan, 6 laporan dari calon anggota DPR ibukota serta 7 laporan dari pemantau pemilu.
Dengan banyaknya laporan yang masuk, Bawaslu mengaku sudah menangani semaksimal mungkin.
“Ini data per November, pada saat ini sudah dilakukan beberapa hal untuk menangani pelanggaran yang ada,” pungkas Bagja.
Sumber: Suara.com
