Adopsi Teknologi Jepang, Dedie Rachim Dorong Sampah Plastik Jadi Energi pada 2026

BOGOR – WARTA BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie Rachim melakukan langkah strategis di kancah internasional guna menuntaskan persoalan sampah plastik di Kota Bogor.

Bersama puluhan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, Dedie berada di Tokyo, Jepang, guna menjajaki kerja sama ekonomi sirkuler melalui program Establishing a Circular Economy Especially for Plastics in Indonesia (ENIC02).

Program ini bertujuan mentransformasi sistem pengelolaan limbah di Kota Bogor dengan memanfaatkan teknologi mutakhir Jepang, termasuk memperkuat rencana pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik atau Waste to Energy (PSEL).

Undangan resmi dari The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ini menempatkan Kota Bogor sebagai salah satu prioritas nasional dalam transisi ekonomi sirkuler.

Fokus utamanya adalah bagaimana kemasan plastik tidak lagi menjadi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir), melainkan dikelola kembali secara sistematis dari hulu hingga ke industri daur ulang.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menjelaskan bahwa program tersebut penting untuk membangun pemahaman mendasar mengenai tanggung jawab produsen serta sistem pemilahan sampah yang lebih efisien. Ia menilai Bogor memiliki modal kuat, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Melalui lokakarya di Jepang ini, Dedie ingin mengidentifikasi elemen-elemen sukses manajemen sampah Jepang, seperti kriteria penerimaan perusahaan daur ulang swasta untuk diterapkan di Bogor.

Hasil dari program ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek PSEL Bogor, sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya untuk menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan.

Di Bogor sendiri, hasil pembelajaran dari Jepang ini akan diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan limbah terbaru guna mempercepat target Bogor menuju Zero Waste City.

Keberangkatan Walikota Bogor bersama 30 peserta lainnya dari kementerian dan lembaga ini dipastikan tidak membebani anggaran daerah.

Seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama berada di Jepang sepenuhnya dibiayai oleh pihak AOTS.

 

 

 

 

Sumber: Radar Bogor