JAKARTA – WARTA BOGOR – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggaran program mengalami pemangkasan pada tahun 2026.
Pemerintah kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan ke daerah terpencil dibandingkan menambah dapur baru secara besar-besaran.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah alokasi anggaran MBG dikurangi menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Perubahan arah program ini diumumkan sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap dalam kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, Dadan juga telah diberhentikan dari jabatannya oleh Prabowo Subianto.
Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi berfokus mengejar target ambisius sebanyak 83 juta penerima manfaat pada 2026.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi mampu memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas layanan yang ditetapkan.
Selain itu, BGN akan memusatkan perhatian pada anak-anak serta kelompok penerima manfaat yang berada di wilayah terpencil dan selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Nanik.
Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
BGN juga akan melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pembangunan dapur baru dapat dibatasi sesuai kebutuhan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan kebutuhan belanja negara di tengah meningkatnya tekanan fiskal. Untuk menjaga keberlanjutan program, BGN juga membuka peluang pendanaan alternatif dari sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran sekitar US$15 miliar.
Meski demikian, sejak diluncurkan pada Januari 2025, program tersebut terus menjadi perhatian publik. Selain menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap anggaran negara, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola dan pengawasan.
Sumber: Kontan.id