BOGOR – WARTA BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perumda Pasar Pakuan dan Bank Kota Bogor, untuk membahas rencana kerja serta anggaran Tahun 2026. Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Bogor bersama jajaran manajemen masing-masing BUMD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengatakan pembahasan rencana kerja dan anggaran merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan perusahaan daerah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan BUMD dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Rifki dalam sambutannya.
Pria yang akrab disapa Habin itu menambahkan, perencanaan yang matang dan realistis menjadi kunci agar BUMD mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor.
Dalam rapat tersebut, Perumda Pasar Pakuan memaparkan sejumlah program kerja untuk 2026, mulai dari pengelolaan dan revitalisasi pasar, peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar, hingga upaya mendorong kesejahteraan para pedagang.
Komisi II memberikan sejumlah catatan agar setiap program memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Bank Kota Bogor mempresentasikan rencana bisnis dan anggaran 2026 yang difokuskan pada penguatan permodalan, peningkatan kualitas layanan perbankan, serta perluasan dukungan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komisi II juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan aktivitas perbankan.
Menutup rapat, Rifki menegaskan komitmen DPRD Kota Bogor untuk terus mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas BUMD.
“Kami berkomitmen memastikan BUMD dikelola secara sehat, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Sumber: Voa Bogor