JAKARTA – WARTA BOGOR – Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa rencana penerapan satu hari Work From Home (WFH) setiap pekan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hal baru karena pemerintah sudah memiliki pengalaman saat pandemi COVID-19.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” kata Tito kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Tito mengatakan pihaknya akan memberikan arahan kepada kepala daerah, terutama yang baru menjabat, apabila kebijakan ini telah disetujui oleh Prabowo Subianto.
Ia menambahkan, sektor pelayanan publik yang bersifat penting tetap harus berjalan normal meskipun kebijakan WFH diterapkan.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” katanya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat digunakan untuk memantau kinerja aparatur sipil negara (ASN) saat bekerja dari rumah.
“Nanti kita bisa gunakan sebetulnya, mekanisme pada waktu COVID itu. Misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor lampu hidup, AC masih hidup. Kemudian misalnya lagi, kalau dulu saya absen, dulu ada sistem namanya SIMPEG, sistem administrasi pegawai,” kata Tito.
“Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM, dulu zaman COVID, mereka wajib untuk handphone-nya on,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut ASN diwajibkan melakukan absensi online serta mengaktifkan ponsel selama jam kerja agar dapat dipantau.
“Setelah itu mereka mendaftar, jam 07.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, jalan-jalan, kan ketahuan gitu. Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai,” tutupnya.
Sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati rencana penerapan satu hari WFH setiap pekan sebagai upaya penghematan BBM. Kebijakan tersebut saat ini tinggal menunggu laporan dan persetujuan dari Presiden sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
Sumber: detiknews