Pemkot Bogor Paparkan Langkah Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Bogor

BOGOR – WARTA BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari memaparkan langkah dan inovasi yang diterapkan Kota Bogor dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bogor.

“Penanganan stunting tanpa perencanaan yang baik maka akan sia-sia. Untuk itu bersama semua stakeholder, jajaran pemkot Bogor merencanakan dan melaksanakan langkah yang efektif dan efisien, diantaranya melalui beberapa langkah, baik secara kelembagaan maupun langkah nyata lainnya dengan melibatkan pentahelix di Kota Bogor,” ujar Hery pada Rabu (29/5/2024).

Turut hadir secara langsung Kepala Bapperida Kota Bogor, Kepala DPPKB Kota Bogor, Wakil Rektor UIKA, IPB, Yayasan Warga Upadaya, Komunitas Perempuan Indonesia Maju, Swiss Belinn, para stakeholder, serta jajaran Pemkot Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.

Dia mengatakan urusan kesehatan pada situasi awal yang diambil pada tahun 2023 berdasarkan baseline akhir tahun 2022 adalah Kota Bogor sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Publikasi data stunting menggunakan dan memanfaatkan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pematauan intervensi gizi dan penurunan, pemahaman stunting di seluruh kelurahan, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dua kelurahaan bebas BABS yaitu Rancamaya dan Pabaton hingga pelaksanaan audit stunting di lokasi pada kelurahan yang telah ditetapkan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam peningkatan kapasitas dalam percepatan penanganan stunting.

Hery menuturkan, dari 68 kelurahan sebanyak 50 kelurahan telah memiliki guru PAUD yang terlatih untuk pengasuhan stimulasi penanganan stunting dan banyak program maupun kegiatan lainnya seperti pemuktahiran data.

Hery menjelaskan, mengenai anggaran yang dialokasikan dalam percepatan penanganan penurunan stunting Kota Bogor mencapai kurang lebih sebesar Rp127 miliar atau 5,8 persen dari APBD diluar gaji dan tunjangan (tahun 2023), terealisasi sebesar 98,66 persen dari pagu yang telah disediakan.

“Tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp200 miliar lebih,” ucap Hery.

Pada aksi konvergensi ke delapan berupa review kinerja Kota Bogor, termasuk salah satu 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami penurunan baik melalui tiga metode survei.

Diakhir, dia mengakui dari 8 aksi konvergensi yang dilaksanakan Kota Bogor masih banyak persoalan yang ditemukan, diantaranya belum meratanya akses gizi yang baik terhadap ibu hamil dan balita, belum meratanya pengetahuan, kondisi sosial ekonomi, ketersedian sanitasi dan sebagainya.

 

 

Sumber: TribunnewsBogor