JAKARTA – WARTA BOGOR – Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tegas tidak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker yang meretas Pusat Data Nasional sementara yang meminta tebusan sebesar Rp 131 miliar atau US$ 8 juta.
Menkominfo, Budi Arie menjelaskan bahwa serangan siber di PDN sedang diselidiki. Hasil penyelidikan sudah mengetahui malware yang digunakan oleh sang hacker.
Hacker tersebut meminta tebusan US$ 8 juta untuk membuka enkripsi yang disandera.
“Ditunggu saja. Nanti itu sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan membayar,” tegas Budi Arie, Senin (24/6/2024).
Data center yang diserang merupakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih tahap pembangunan.
PDNS terletak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan yang saat ini terjadi PDNS lokasi Surabaya.
“Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintah, maka dibuatlah oleh Kominfo, pusat data sementara, yang ada di Jakarta maupun yang di Surabaya,” kata Budi Arie.
Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Pangerapan menyebut dampak dari peretasan ini, sebanyak 210 instansi terdampak, di pusat maupun daerah.
Adapun instansi yang menggunakan data PDN berangsur pulih, instansi yang terdampak telah memindahkan data mereka di PDNS.
“Dari data terdampak 210 instansi dari, baik pusat maupun daerah. Yang sudah di up itu tadi imigrasi melakukan relokasi menyalakan layanannya,” ujar Samuel.
Sumber: CNBC Indonesia