Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka ke Publik, Ini Respons KPU dan DPR

JAKARTA – WARTA BOGOR – Petisi yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI menjadi perbincangan publik. Gerakan tersebut bermula dari sebuah petisi di platform Change.org yang digagas oleh seseorang bernama Farida Octavia.

Desakan itu muncul tidak lama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya, menyusul sorotan terhadap keabsahan ijazah SMA atau sederajat yang dimilikinya.

Melalui petisi tersebut, Farida meminta pimpinan DPR RI membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggotanya kepada masyarakat. Keterbukaan yang diminta mencakup dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki.

Selain itu, Farida mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Ia menekankan agar proses tersebut dilakukan secara terbuka dan independen.

Farida juga meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela mempublikasikan dokumen ijazah masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk membuktikan integritas sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Dalam petisinya, Farida menilai tuntutan tersebut dilatarbelakangi kondisi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang tengah berada pada titik krusial.

“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulisnya.

Ia berpandangan, keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan privasi pribadi. Lebih dari itu, transparansi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” ucap Farida.

Respons Pimpinan DPR dan KPU

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota DPR sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses melalui laman KPU.

Dasco menjelaskan, dokumen tersebut merupakan bagian dari persyaratan administrasi ketika seseorang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI bidang pendidikan, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa kewenangan untuk memverifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR berada di tangan KPU.

“Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar politisi PKB itu saat dihubungi, Selasa.

Lalu mengaku menghormati sekaligus memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan keterbukaan mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

Menurutnya, anggota DPR sebagai pejabat publik memang dituntut untuk bersikap transparan, termasuk terkait rekam jejak dan riwayat pendidikan.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR pada prinsipnya mendukung upaya transparansi mengenai keabsahan ijazah. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lalu menjelaskan bahwa persyaratan pendidikan merupakan salah satu aspek administratif yang wajib dipenuhi seseorang ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR. Persyaratan tersebut termasuk penyerahan dokumen ijazah.

Ia menambahkan, pemeriksaan serta verifikasi dokumen pendidikan juga telah menjadi bagian dari tahapan pencalonan yang dilaksanakan KPU.

“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ucap Lalu.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Kholik turut memberikan tanggapan mengenai petisi tersebut. Ia memastikan seluruh anggota DPR yang terpilih telah memenuhi persyaratan minimal pendidikan ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham lewat pesan singkat, Selasa.

Idham menjelaskan, ketentuan mengenai persyaratan pendidikan calon anggota DPR telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Selain memastikan pemenuhan persyaratan pendidikan, Idham juga memaparkan data latar belakang pendidikan anggota DPR berdasarkan dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan.

Mengacu pada data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, tercatat sebanyak 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Selain itu, terdapat satu anggota DPR dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3). Kemudian, sebanyak 146 anggota memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (S1).

Adapun anggota DPR dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) tercatat sebanyak 168 orang. Sementara itu, jumlah anggota yang telah menempuh pendidikan hingga Strata 3 (S3) mencapai 74 orang.

 

 

 

Sumber: CNNIndonesia