JAKARTA – WARTA BOGOR – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi ekonomi, termasuk jasa tukang cukur dan tukang pijat.
DJP menegaskan, kewajiban perpajakan bagi masyarakat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Artinya, tidak semua transaksi atau penghasilan secara otomatis dikenakan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia pada prinsipnya memiliki kewajiban perpajakan apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
“Terkait pengenaan pajak bagi tukang cukur dan tukang pijat, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan,” ujar Inge kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/11/2026).
Namun, Inge menjelaskan, kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi timbul apabila penghasilan netonya telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurutnya, perlakuan pajak terhadap tukang cukur dan tukang pijat juga perlu dilihat berdasarkan karakteristik kegiatan serta sumber penghasilan yang diterima.
Apabila kegiatan tersebut termasuk usaha dan memenuhi kriteria wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, pelaku usaha dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5 persen sesuai ketentuan.
Sementara itu, apabila penghasilan yang diterima termasuk kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghitungan pajaknya mengikuti ketentuan umum PPh orang pribadi dan tidak menggunakan skema PPh final UMKM 0,5 persen.
Dengan demikian, pengenaan pajak tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis jasa yang diberikan. Karakteristik kegiatan usaha, hubungan kerja, serta sumber penghasilan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan perlakuan perpajakannya.
“Pemerintah tetap memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak,” ujarnya.
Awal Mula Isu
Isu mengenai pajak tukang cukur dan tukang pijat mencuat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjadi perbincangan di media sosial.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Kamis (29/10/2026), Hashim menyebut sekitar 35–40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.
Hashim menjelaskan, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat tersebut tidak selalu berkaitan dengan kegiatan ilegal. Sebagian di antaranya berasal dari transaksi sehari-hari masyarakat yang dilakukan secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran atau pencatatan administrasi.
Sebagai contoh, ia menceritakan pengalamannya menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan. Pembayaran dilakukan secara langsung tanpa kuitansi.
“Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee, upah. Dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut,” ujar Hashim.
Ia juga mencontohkan jasa tukang pijat yang digunakan keluarganya. Menurut Hashim, transaksi serupa terjadi dalam jumlah besar di berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk warung makan dan salon kecantikan.
Sumber: CNBC Indonesia