Berita

BGN Prioritaskan Pembangunan Dapur MBG di Papua, NTT, dan Maluku

JAKARTA – WARTA BOGOR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sorotan di media sosial yang menyebut jumlah dapur MBG di Papua masih sangat minim, padahal wilayah tersebut memiliki angka stunting yang relatif tinggi.

Sudaryono mengakui pemerataan pembangunan dapur MBG di sejumlah wilayah timur Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu, BGN telah menyusun peta prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

“Terkait Papua satu persen dan lain-lain, enggak hanya Papua, di NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus, penting dan genting harus diperbaiki,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pengembangan jaringan dapur MBG dilakukan dengan menggunakan skala prioritas. Daerah yang dinilai memiliki kebutuhan paling mendesak akan menjadi sasaran utama agar program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain mempercepat pembangunan dapur di kawasan timur Indonesia, BGN juga tengah menyusun mekanisme penyaluran makanan bergizi bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik.

Sudaryono mengatakan sejumlah uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas umum seperti gereja sebagai lokasi distribusi makanan bergizi.

“MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, berhak memperoleh akses yang sama terhadap program pemenuhan gizi, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil maupun daerah yang terdampak konflik.

“Anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan,” terang Sudaryono.