BOGOR – WARTA BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pendataan ekonomi nasional yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Melalui sensus tersebut, pemerintah berupaya memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi, potensi, dan struktur perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, menjelaskan bahwa pendataan kepala daerah menjadi tahap awal sebelum petugas melakukan pencacahan kepada masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Bogor.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode door to door atau pendataan langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Ini adalah pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor. Pada tahap awal ini, kami mengawali dengan mendata kepala daerah terlebih dahulu, yakni Wali Kota Bogor,” ujarnya.
Setelah pendataan terhadap Wali Kota Bogor selesai dilakukan, BPS akan melanjutkan pencacahan kepada Wakil Wali Kota Bogor. Selanjutnya, petugas akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Kota Bogor untuk memastikan seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, dapat terdata dengan baik.
Raden Gandari menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kick off nasional yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.
“Saat ini seluruh daerah juga sedang melakukan pendataan kepada kepala daerah masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus dengan menerima petugas BPS yang datang melakukan pendataan.
“Hari ini saya bersama keluarga menerima tim dari BPS Kota Bogor dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 dengan tagline ‘Mencatat Ekonomi Indonesia’. Kegiatan ini berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026,” ujar Dedie.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Bogor menerjunkan 599 Petugas Pencacah Lapangan (PPL) yang akan melakukan pendataan secara door to door. Selain itu, terdapat 77 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), tiga petugas khusus untuk pendataan usaha besar, serta satu petugas pemeriksa usaha besar.
BPS juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus karena seluruh petugas resmi telah dibekali identitas lengkap. Selama bertugas di lapangan, mereka diwajibkan mengenakan rompi Sensus Ekonomi 2026 dan membawa tanda pengenal resmi.
BPS Kota Bogor berharap seluruh keluarga dan unit usaha dapat terdata secara akurat sehingga menghasilkan informasi berkualitas yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.
Sumber: VIVA.co.id