BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat strategi penanganan kemiskinan dengan mengandalkan pemetaan berbasis data dan pendekatan spasial hingga tingkat keluarga.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tidak hanya berdasarkan data agregat, tetapi mampu menyasar lokasi dan keluarga yang membutuhkan intervensi secara lebih tepat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin bisa menghadapi sejumlah persoalan lain secara bersamaan.
Persoalan tersebut antara lain rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, masalah kesehatan, stunting, hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8/2026).
Menurut Ajat, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang terdapat dalam satu keluarga. Pemerintah perlu mengetahui secara lebih rinci kondisi keluarga, termasuk tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, status pekerjaan, hingga persoalan sosial lainnya.
Dengan pemetaan tersebut, intervensi pemerintah diharapkan dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address, sehingga bantuan maupun program pembangunan benar-benar menyasar penerima yang tepat.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.
Ajat mencontohkan, apabila satu keluarga menghadapi persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, maka penanganannya tidak cukup dilakukan melalui satu program saja.
Intervensi perlu dirancang secara terpadu agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan strategi tersebut, Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.
Pemerintah daerah juga mendorong agar proses pemetaan tidak berhenti pada penyusunan data. Hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret.
Setiap intervensi diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi sasaran, penerima manfaat, bentuk program, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Data yang terintegrasi nantinya juga dapat menjadi dasar bagi Pemkab Bogor dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus menyusun kebutuhan anggaran secara lebih terarah.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Bogor menargetkan penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terukur, terpadu, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di setiap wilayah.
Sumber: TIM KOMUNIKASI PUBLIK KABUPATEN BOGOR