Gelombang Protes Terkait Tunjangan, Ketua DPR hingga Anggota Minta Maaf dan Siap Lakukan Evaluasi

JAKARTA – WARTA BOGOR – Sejumlah politikus di DPR melontarkan komentar sebagai bentuk respons terhadap demonstrasi berkepanjangan yang dipicu oleh kesenjangan pendapatan, antara tingginya tunjangan para politikus Senayan selain gaji, dibandingkan dengan pendapatan atau upah minimum masyarakat pekerja.

Ketua DPR RI, Puan Maharani sendiri telah langsung menyampaikan permohonan maaf menyikapi demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan. Dia mengatakan DPR RI akan mengevaluasi diri dan berbenah dalam hal kinerja.

“Pertama, tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” ujar Puan Maharani setelah menyambangi rumah duka pengemudi ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo di DPR dilansir detik.com, dikutip Minggu (31/8/2025)

Puan Maharani juga memastikan akan mendengar aspirasi masyarakat dan meminta para anggota DPR untuk tidak berbicara yang pada akhirnya malah menyakiti hati publik.

“Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” ucap Puan.

Anggota DPR yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni juga telah buka suara merespons demonstrasi yang berkepanjangan saat ini.

Ia mendukung total evaluasi tunjangan yang diterima para anggota DPR dan berjanji tunjangan yang ia peroleh diberikan ke masyarakat.

“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni.

Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia. “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tegas Sahroni.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan juga menyatakan fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota dewan.

“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri.

Lebih jauh, Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

“Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga mengaku telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Ia sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.

Budisatrio menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini.

Selain itu, ia menilai bahwa rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ujar Budisatrio.

Budisatrio yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut turut menyampaikan permohonan maaf apabila peran Fraksi Gerindra dirasa belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat di DPR.

Ia dengan tegas menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra akan melakukan evaluasi menyeluruh, serta menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ujarnya.

“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” lanjutnya.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto,” tutupnya.

 

 

 

 

Sumber: CNBC Indonesia