BOGOR – WARTA BOGOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menyebut tahun ini tidak lagi memberikan subsidi program Buy The Service (BTS) BisKita Transpakuan Kota Bogor.
Adanya keputusan dari Kemenhub ini, membuat Pemkot Bogor harus menganggarkan penuh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan akan langsung berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
“Dikita (Kota Bogor) mulai 2025. Jadi kita akan diakusikan dengan DPRD itu salah satu pembahasan anggaran 2025. Kita juga akan sampaikan itu supaya mendapatkan keuntungan juga,” ucap Syarifah Sofiah di Balai Kota Bogor, Rabu (3/7/2024).
Akibat dihentikannya subsidi program BTS pada tahun ini membuat penambahan koridor BisKita hanya angan-angan saja atau tidak akan terlaksana. Selain itu, penambahan armada BisKita juga ikut terkena imbasnya.
“Kita untuk sementara ini, ga mungkin nambah koridor baru, Inipun kita harus yakinkan tidak ada perubahan pelayanan,” ujar Syarifah.
Lanjutnya, penambahan unit BisKita tidak mungkin terjadi sebab penambahan koridornya pun batal terlaksana.
“Kecuali, kalau kita ada penambahan koridor,” tambah Syarifah.
Meski begitu, dia mengklaim bahwa program BTS BisKita Transpakuan Kota Bogor sendiri angkanya sudah tinggi.
“Kota Bogor itu termasuk yang paling tinggi loading faktornya. Jadi kemaren Bandung saja dia 70 persen. Di Kota Bogor itu beberapa koridor sudah 88 persen,” pungkasnya.
Sumber: TribunnewsBogor