KPK Ungkap Praktik Joki Skripsi Masih Terjadi di 91 Persen Perguruan Tinggi

JAKARTA – WARTA BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki tugas akhir atau skripsi masih terjadi di perguruan tinggi. Temuan tersebut terungkap dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi mengatakan, sebanyak 43 persen responden melaporkan masih adanya mahasiswa yang membayar joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi.

Praktik tersebut ditemukan pada 91 persen satuan pendidikan tinggi yang menjadi bagian dari survei.

“Masih ada terjadi temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas. Ini di Dikti dilaporkan oleh 43 persen responden dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei,” kata Dian saat peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Juang, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Selain praktik joki skripsi, SPI Pendidikan 2026 menemukan sejumlah persoalan integritas lainnya di perguruan tinggi.

Sebanyak 50 persen responden melaporkan masih terjadi praktik menyontek saat ujian. Praktik tersebut ditemukan pada 94 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

KPK juga menemukan persoalan kedisiplinan tenaga pendidik. Sebanyak 31 persen guru dilaporkan terlambat datang ke sekolah untuk mengajar tanpa alasan yang jelas.

“Ini terjadi di 31 persen pendidikan dasar-menengah dan 53 persen di Dikti,” ujar Dian.

Di sisi lain, SPI Pendidikan 2026 mencatat skor integritas pendidikan sebesar 73,30 dan masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei 2024 yang berada di level 69,5 atau kategori rentan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, peningkatan skor tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam integritas sektor pendidikan. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang berada dalam kategori korektif sehingga membutuhkan perbaikan.

“Kita bersyukur ya skornya sudah cukup tinggi, posisinya adalah adaptif 73 poin sekian dibandingkan dua tahun sebelumnya 69,5 ya,” kata Setyo.

Ia meminta hasil survei tidak dipandang sebagai penilaian yang harus dihindari, termasuk ketika masih terdapat daerah dengan skor yang rendah.

“Saya berharap semua pihak tidak alergi manakala kemudian ada daerah yang tertentu yang kemudian dianggap masih kurang. Kesempatan untuk kita perbaiki,” ujarnya.

SPI Pendidikan 2026 dilakukan dengan melibatkan 42.810 responden. Jumlah tersebut terdiri atas 41.720 responden dari satuan pendidikan dasar dan menengah serta 1.090 responden dari perguruan tinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. Pertama, secara daring melalui tautan kuesioner yang dikirm menggunakan WhatsApp blast dan email blast.

Kedua, melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yakni pengisian data berbasis situs bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan tertentu, seperti tidak memiliki ponsel, kebutuhan privasi data, maupun sekolah berasrama.

Ketiga, melalui Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), yakni pengisian data secara mandiri berbasis aplikasi yang difasilitasi tim survei secara langsung di lapangan bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses internet.

KPK menyatakan hasil survei tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi integritas di lingkungan pendidikan sekaligus bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola dan budaya integritas di satuan pendidikan.

 

 

 

 

Sumber: Kompas