Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Diperkirakan Tetap Terima Pensiun Rp20 Juta per Bulan

JAKARTA – WARTA BOGOR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan tetap berhak menerima uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Hak tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden.

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan mengenai pensiun tersebut tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” demikian bunyi Pasal 6 UU tersebut, sebagaimana dikutip Kamis (12/11/2026).

Dalam penjelasan pasal tersebut, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Besaran pensiun Gibran dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang diterimanya selama menjabat sebagai wakil presiden. Merujuk Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok tertinggi bagi pimpinan lembaga negara, seperti MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA), sebesar Rp5,04 juta per bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok bagi mantan wakil presiden.

Tidak hanya pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon. Negara turut menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Selain itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri guna membantu pelaksanaan kegiatan setelah tidak lagi menjabat.

Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Seluruh pembiayaan hak keuangan dan fasilitas mantan wakil presiden tersebut dibebankan kepada APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.

 

 

 

Sumber: SINDOnews