Oknum Pegawai Komdigi Sengaja “Pelihara” 1000 Situs Judol, Raup Keuntungan Rp 8,5 M Per Bulan

JAKARTA – WARTA BOGOR – Dilaporkan 10 oknum pejabat dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diduga “memelihara” 1000 situs judi online agar tidak ikut diblokir.

Menurut laporan Kompas.com, seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi ini hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.

Hal ini terungkap ketika Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit judi online di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya jika dihitung, para oknum ini meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi online tersebut.

Belum ada informasi lebih lanjut, sejak kapan 10 pejabat dan staf ahli itu “mengamankan” 1.000 situs judi online dari pemblokiran, dan berapa keuntungan total yang didapatkan. Yang jelas, oknum Komdigi itu dilaporkan mempekerjakan delapan orang operator/admin untuk membina 1.000 situs judi online tadi.

Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dan dibayar Rp 5 juta setiap bulan.

Kantor yang terletak di daerah Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat itu didirikan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Kementerian Komdigi. Sejauh ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait judol. Beberapa di antaranya ada pejabat Komdigi, staf ahli Komdigi, dan sipil.

Kendati demikian, Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum bisa mengungkapkan detail para tersangka judi online tersebut.

Imbas kasus ini, pihak polisi pun menggeledah kantor Komdigi yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid menegaskan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.

“Penegakkan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya kepada wartawan pada Kamis (31/10/2024), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

“Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat,” sambungnya.

Dia juga menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus dalam perang terhadap judi online.

Meutya mengatakan, hal itu menjadi landasan komitmen kementerian untuk tegas dalam mengatasi pelanggaran hukum, khususnya judi online, guna memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat.

“Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: Kompas.com