BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Pada 2026, total alokasi perbaikan rumah melalui anggaran daerah dan bantuan pemerintah pusat ditargetkan menjangkau lebih dari 11 ribu unit.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penanganan RTLH menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara kabupaten di Indonesia. Menurutnya, masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan agar memenuhi standar kelayakan hunian.
“Maka tantangan terbesar kami adalah bagaimana kami dapat melintaskan rumah warga, rumah masyarakat yang masuk dalam kategori tidak layak huni dengan jumlah ratusan ribu,” ujarnya di Pendopo Bupati, Rabu (21/10/2026).
Rudy menjelaskan, pada 2025 Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memperbaiki 2.750 rumah. Pada tahun yang sama, Kabupaten Bogor juga menerima bantuan sekitar 6.000 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara itu, pada 2026 Pemkab Bogor kembali menganggarkan perbaikan sekitar 1.750 rumah melalui APBD murni. Selain itu, Kabupaten Bogor memperoleh alokasi bantuan sebanyak 10.000 unit rumah melalui program BSPS yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dukungan tersebut, penanganan RTLH di Kabupaten Bogor pada 2026 mencakup lebih dari 11 ribu unit melalui kolaborasi anggaran daerah dan bantuan pemerintah pusat.
Rudy menilai, alokasi bantuan 10.000 unit rumah dari pemerintah pusat menjadi salah satu dukungan terbesar yang pernah diterima Kabupaten Bogor untuk program bedah rumah. Meski demikian, jumlah tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan RTLH di wilayahnya.
“Walaupun dinilai terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bogor, 10.000 rumah ini pun belum bisa menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Ia memaparkan, program penanganan RTLH tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah juga melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi tempat tinggal masyarakat untuk memastikan kebutuhan warga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
Menurut Rudy, dukungan pemerintah pusat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia memberikan gambaran besaran bantuan yang dapat mengalir melalui program tersebut dengan asumsi nilai bantuan Rp20 juta per rumah untuk 10.000 unit, sehingga totalnya mencapai Rp200 miliar.
Jika nilai bantuan mencapai Rp25 juta per rumah, total alokasi untuk 10.000 unit dapat mencapai Rp250 miliar. Nilai tersebut belum termasuk anggaran perbaikan rumah yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bogor.
“Kalau ini hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor sendiri, harus berapa besar anggaran yang kami andalkan. Makanya, penting bagi kita membangun bangsa melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” bebernya.
Rudy berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar penanganan RTLH dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penyampaian kebutuhan daerah berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan.
“Pemerintah pusat menyiapkan program-program yang positif, dan kami menyampaikan kebutuhan berdasarkan data dan fakta yang ada,” pungkasnya.
Sumber: Radar Bogor