Kota Bogor

Pemkot Bogor Mulai Siapkan Anggaran Biskita Trans Pakuan 2027

BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai membahas anggaran operasional Biskita Trans Pakuan untuk 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan transportasi publik tersebut tetap beroperasi tanpa jeda sekaligus mengantisipasi terulangnya penghentian layanan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Dalam pembahasan tersebut, Pemkot Bogor berupaya menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi operasional di lapangan, serta kelengkapan administrasi. Persiapan ini menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan layanan bus yang digunakan masyarakat dalam menunjang mobilitas sehari-hari.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, pemerintah daerah akan mengupayakan agar operasional Biskita Trans Pakuan pada 2027 dapat berjalan tanpa penghentian layanan.

“Insyaallah tidak ada jeda, kita akan usahakan semaksimal mungkin,” ujar Dedie.

Selain membahas anggaran, Pemkot Bogor juga mengkaji skema pengelolaan Biskita Trans Pakuan untuk tahun mendatang. Salah satu opsi yang tengah diusulkan adalah pengelolaan secara mandiri pada salah satu koridor.

Koridor Ciawi–Bogor menjadi salah satu rute yang diusulkan untuk dikelola secara mandiri. Sementara itu, skema pengelolaan untuk koridor lainnya masih dalam tahap penghitungan dan kajian lebih lanjut.

“Yang pasti koridor Ciawi ya, Ciawi-Bogor itu salah satu yang diusulkan untuk mandiri. Kalau yang lain kan masih dihitung,” katanya.

Rencana pengelolaan mandiri tersebut juga berkaitan dengan penentuan tarif layanan. Menurut Dedie, tarif pada koridor yang dikelola secara mandiri berpotensi berbeda dari layanan yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Karena itu, penetapan tarif perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar biaya perjalanan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah kajian willingness to pay, yaitu pengukuran kesediaan pengguna untuk membayar layanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dan kebutuhan perjalanan mereka.

Kajian tersebut diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tarif yang sesuai dengan skema pengelolaan dan kondisi operasional setiap koridor. Meski demikian, keputusan akhir mengenai tarif maupun pengelolaan masing-masing rute masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.

Di sisi lain, Pemkot Bogor juga mempertimbangkan sejumlah opsi dalam menentukan penyedia layanan atau provider Biskita Trans Pakuan. Pemerintah daerah membuka peluang untuk melanjutkan kerja sama dengan penyedia yang saat ini beroperasi maupun melibatkan pihak lain.

Pemilihan penyedia layanan tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk menentukan mekanisme operasional Biskita Trans Pakuan pada 2027. Pemkot Bogor berharap skema yang dipilih dapat mendukung keberlanjutan layanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Melalui pembahasan anggaran, pengelolaan, dan administrasi sejak dini, Pemkot Bogor menargetkan seluruh persiapan operasional Biskita Trans Pakuan untuk 2027 dapat diselesaikan sesuai tahapan yang direncanakan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat mengandalkan layanan bus tersebut tanpa terganggu penghentian operasional pada pergantian tahun.