Pendapatan Biskita Trans Pakuan Tembus Rp10 Miliar, Koridor Baru Disiapkan pada 2027

BOGOR – WARTA BOGOR – Pendapatan Biskita Trans Pakuan Kota Bogor mencapai Rp10,29 miliar selama Januari hingga September 2026. Capaian tersebut telah melampaui total pendapatan sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp6,23 miliar.

Seiring meningkatnya pendapatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga menyiapkan pengembangan layanan Biskita melalui penambahan satu koridor baru pada 2027. Koridor tersebut direncanakan menghubungkan Sukasari dengan Bubulak melalui Jalan Suryakencana.

Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan peningkatan pendapatan tidak terlepas dari bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik tersebut. Biskita dinilai semakin menjadi pilihan warga untuk melakukan perjalanan.

“Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Biskita Trans Pakuan meningkat. Artinya, Biskita Trans Pakuan sudah menjadi harapan warga Kota Bogor sebagai moda transportasi untuk melakukan perjalanan,” ujar Dody.

Selain meningkatnya kepercayaan masyarakat, peralihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum turut mendorong pendapatan. Dishub juga melakukan perbaikan pelayanan dan menambah sejumlah titik pemberhentian bus atau bus stop untuk mempermudah akses penumpang.

“Kita sudah menambah bus stop pada beberapa titik dan koridor sehingga akses masyarakat bisa lebih cepat,” kata Dody.

Pendapatan Lampaui Capaian Setahun Penuh 2025

Berdasarkan data Dishub Kota Bogor, pendapatan Biskita Trans Pakuan selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp10,29 miliar. Sementara itu, total pendapatan sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp6,23 miliar.

Dengan demikian, pendapatan selama sembilan bulan pertama 2026 telah meningkat sekitar 65,01 persen dibandingkan total pendapatan sepanjang 2025. Perbandingan tersebut menggunakan periode yang berbeda karena data 2026 baru mencakup sembilan bulan, sedangkan data 2025 mencakup satu tahun penuh.

Secara bulanan, pendapatan Biskita pada 2026 menunjukkan tren peningkatan. Pendapatan tercatat sekitar Rp610,94 juta pada Januari, kemudian naik menjadi Rp918,89 juta pada Februari dan Rp956,38 juta pada Maret.

Pada April, pendapatan mencapai sekitar Rp1,17 miliar dan meningkat menjadi Rp1,19 miliar pada Mei. Pendapatan kembali naik menjadi Rp1,25 miliar pada Juni, sekitar Rp1,36 miliar pada Juli, dan Rp1,41 miliar pada Agustus.

Dari empat koridor yang beroperasi, Koridor 2 dengan rute Terminal Bubulak–Ciawi menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Koridor tersebut mencatat pendapatan sekitar Rp4,56 miliar selama Januari hingga September 2026.

Koridor 3 Direncanakan Beroperasi pada 2027

Di tengah peningkatan pendapatan, Pemkot Bogor merencanakan penambahan satu koridor baru pada 2027. Koridor 3 tersebut akan menghubungkan Sukasari dengan Bubulak melalui Jalan Suryakencana.

“Rencana di 2027 kita akan nambah satu koridor, Koridor 3. Sukasari-Bubulak via Suryakencana,” ujar Dody.

Rencana penambahan layanan tersebut masuk dalam pembahasan anggaran Biskita pada 2027. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, alokasi anggaran Buy The Service (BTS) Biskita mencapai Rp45,8 miliar, termasuk untuk rencana penambahan koridor baru.

Penambahan rute ini diharapkan dapat memperluas jangkauan transportasi publik dan memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat di wilayah yang dilalui.

Koridor 2 Diusulkan Dikelola Secara Mandiri

Selain merencanakan koridor baru, Pemkot Bogor mengusulkan pengelolaan secara mandiri untuk layanan Koridor 2 dengan rute Ciawi–Bubulak. Skema tersebut masih dalam tahap pengkajian, termasuk mengenai tarif yang akan diberlakukan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Koridor 2 menjadi salah satu layanan yang diusulkan untuk dikelola secara mandiri. Sementara itu, skema pengelolaan koridor lainnya masih dalam perhitungan.

“Yang pasti, koridor Ciawi, yaitu Ciawi-Bubulak, itu salah satu yang diusulkan untuk dikelola secara mandiri. Kalau yang lain masih dihitung,” kata Dedie saat diwawancarai pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Dedie, pengelolaan mandiri memungkinkan penerapan tarif yang berbeda dibandingkan layanan yang selama ini mendapat subsidi. Meski demikian, penetapan tarif masih perlu mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar.

Pemkot Bogor juga membuka kemungkinan penggunaan operator yang berbeda. Keputusan mengenai skema pengelolaan selanjutnya akan dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan.

 

 

 

 

 

Sumber: Radar Bogor