Berita

Prabowo Bentuk Badan Khusus Haji dan Umrah

JAKARTA – WARTA BOGOR – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor membeberkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kemeterian yang khusus mengurus haji dan umrah.

Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo.

“Arahan Pak Prabowo kepada saya, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan,” ujar Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia menyebut badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan.

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.

“Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan,” kata Afriansyah. Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji),” imbuhnya.

Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.