Setelah Hampir 20 Tahun Berkuasa, Hamas Akhiri Pemerintahan di Gaza

GAZA – WARTA BOGOR – Hamas resmi mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade memegang kendali wilayah tersebut. Seluruh kewenangan pemerintahan selanjutnya akan dialihkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah badan transisi yang dipimpin teknokrat Palestina.

NCAG dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengelola masa transisi pemerintahan di Gaza.

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan seluruh jajaran pemerintahan Hamas akan mengakhiri masa tugasnya. Namun, pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan publik tetap dipertahankan agar aktivitas pemerintahan berjalan normal.

“Semua karyawan yang bekerja di bidang penyediaan layanan adalah pegawai negeri dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” ujarnya usai konferensi pers di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, dikutip Al Jazeera, Kamis (9/7/2026).

Hamas menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menilai pembubaran pemerintahan sipil menjadi langkah positif untuk mendukung proses transisi menuju pemerintahan baru.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, NCAG akan berfokus pada pengelolaan layanan sipil, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, hingga administrasi pemerintahan sehari-hari.

Selain itu, badan transisi tersebut juga akan mengawasi keamanan internal melalui pembentukan satu kesatuan kepolisian terpadu yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Kepolisian itu akan melapor kepada Komisioner Tinggi di Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump serta Dewan Keamanan PBB, sebelum kewenangan pemerintahan direncanakan dialihkan kepada Otoritas Palestina pada 2027.

Pelaksana Tugas Komisioner NCAG, Ali Abdel Hamid Shaath, mengatakan pihaknya siap mengambil alih pemerintahan setelah seluruh persyaratan dasar terpenuhi.

“Kami sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah kondisi yang diperlukan terpenuhi,” ujarnya.

Meski menyerahkan pemerintahan sipil, Hamas belum secara tegas menyatakan akan melucuti senjata. Kelompok tersebut hanya menyebut kesiapan menyerahkan tanggung jawab keamanan sebagai bagian dari proses transisi.

NCAG sendiri dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang didukung Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Saat ini, operasional badan tersebut masih dijalankan dari Kairo, Mesir, karena anggotanya belum diizinkan memasuki Jalur Gaza oleh Israel.

Sementara itu, meski pemerintahan Hamas telah dibubarkan, situasi di Gaza masih belum sepenuhnya kondusif. Negosiasi menuju fase kedua gencatan senjata masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk persoalan pelucutan senjata Hamas, distribusi bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel, serta rencana rekonstruksi Gaza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CNBC Indonesia