Tak Hanya Korupsi, Ini 6 Tindak Pidana yang Masuk RUU Perampasan Aset

JAKARTA – WARTA BOGOR – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati enam jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset yang telah diselesaikan bersama Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026).

Enam tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut meliputi:

1. Tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
3. Tindak pidana pendanaan terorisme.
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Eddy, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pada pembicaraan tingkat pertama untuk kemudian dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

“Diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR,” ujar Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Selain mengatur jenis tindak pidana, RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas serta mekanisme hukum acara perampasan aset.

Mekanisme tersebut mencakup perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture.

Menurut Eddy, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diperlukan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

RUU ini juga mengatur pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan tersebut dirancang agar pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset berlangsung secara berkala dan akuntabel.

Selain itu, beleid tersebut memuat ketentuan mengenai sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Sementara itu, DPR dijadwalkan mengambil keputusan tingkat kedua terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang juga Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengonfirmasi rencana tersebut. Ia menyebut pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

“Iya (rapat paripurna besok),” ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

 

 

 

 

Sumber: CNBC Indonesia