Nasional

Tak Hanya Korupsi, Ini 6 Tindak Pidana yang Masuk RUU Perampasan Aset

JAKARTA – WARTA BOGOR – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati enam jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset yang telah diselesaikan bersama Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026).

Enam tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut meliputi:

Advertisement

1. Tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
3. Tindak pidana pendanaan terorisme.
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Eddy, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pada pembicaraan tingkat pertama untuk kemudian dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

“Diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR,” ujar Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Advertisement

Selain mengatur jenis tindak pidana, RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas serta mekanisme hukum acara perampasan aset.

Mekanisme tersebut mencakup perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture.

Menurut Eddy, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diperlukan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Advertisement

RUU ini juga mengatur pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan tersebut dirancang agar pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset berlangsung secara berkala dan akuntabel.

Selain itu, beleid tersebut memuat ketentuan mengenai sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Sementara itu, DPR dijadwalkan mengambil keputusan tingkat kedua terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Advertisement

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang juga Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengonfirmasi rencana tersebut. Ia menyebut pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

“Iya (rapat paripurna besok),” ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

 

Advertisement

 

 

 

Advertisement

Sumber: CNBC Indonesia

Share

Recent Posts

Polres Bogor Gunakan AI Pantau Arus Lalu Lintas Puncak saat Nataru 2026

BOGOR – WARTA BOGOR - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor akan memanfaatkan teknologi kecerdasan…

6 hours ago

Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka ke Publik, Ini Respons KPU dan DPR

JAKARTA - WARTA BOGOR - Petisi yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR…

7 hours ago
Advertisement

Operasi Zebra Lodaya 2026 Bogor Sasar 12 Pelanggaran, Ini Daftar dan Denda Maksimalnya

BOGOR – WARTA BOGOR - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menggelar Operasi Zebra Lodaya…

1 day ago

Pemerintah Berencana Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ini Alasannya

JAKARTA – WARTA BOGOR - Pemerintah berencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional…

1 day ago

Kecelakaan BisKita Tewaskan Korban, Pemkot Bogor Evaluasi Menyeluruh Armada dan Pengemudi

BOGOR – WARTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada…

2 days ago

Prabowo Minta Maaf ke Malaysia dan Singapura Imbas Kabut Asap Karhutla Indonesia

MANILA – WARTA BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura…

2 days ago