BOGOR-WARTA BOGOR- Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam bentuk public hearing Standar Pelayanan pada Jumat (11/10/2024) di Hotel Permata, Bogor.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder terkait peningkatan kualitas layanan di Polbangtan Bogor.
Di berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman sering menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi kunci dalam keberhasilan bidang pertanian.
“Saya telah menginstruksikan seluruh pegawai Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk saya, untuk berperan sebagai pelayan rakyat. Sebab, pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian,” tegas Amran.
Senada, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, mengatakan perlunya regenerasi dalam menyiapkan SDM yang unggul. Ia menyebut proses regenerasi petani merupakan upaya penting untuk memastikan keberlangsungan sektor pertanian di masa depan.
Hadir membuka acara secara langsung Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Siti Munifah. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa public hearing merupakan kegiatan penting yang menjadi perhatian disebabkan biasanya timbul masalah karena ketidakpahaman terkait dengan substansi yang dikerjakan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Melalui public hearing ini, pihak Ombudsman dapat melakukan overview dan memberikan pandangan sehingga pelaksanaan layanan dapat terus meningkat. Lebih baik pencegahan dibandingkan dengan penindakan maladministrasi dalam persyaratan, mekanisme dan waktu layanan”, tambah Munifah.
Peserta yang hadir pada kegiatan public hearing sebanyak 75 orang yang berasal perwakilan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Polsek Bogor Barat, media, pimpinan dan tenaga pendidik Polbangtan Bogor, alumni, orang tua mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam kegiatan public hearing ini, Polbangtan Bogor turut menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Divisi Pencegahan Maladministrasi, Olvi Lusianti Dewi yang memberikan penjelasan tentang standar pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
“Pelaksanaan pelayanan pendidikan beriringan dengan pelayanan publik. Pentingnya standar pelayanan sebagai tolak ukur pelayanan dan indikator penilaian kerja”, ujar Olvi
Berbeda dengan penyelenggaraan public hearing sebelumnya, Di tahun 2024 ini, jumlah layanan di Polbangtan Bogor bertambah menjadi 5 di antaranya, Penerimaan Peserta Didik, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian, Pengabdian Masyarakat, Administrasi Pendidikan, dan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi/ Layanan Pendukung.
“Layanan yang ada di Polbangtan Bogor terbagi menjadi lima jenis, salah satu diantaranya adalah penerimaan mahasiswa/peserta didik, yang setiap tahunnya menjadi titik kritis. Terkait penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi pertanian, di bawah Kementerian pertanian kecenderungannya melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementan dengan program Pembangunan pertanian,” ujar Yoyon
Polbangtan Bogor sebagai Perguruan Tinggi juga memegang mandat menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Layanan pengabdian masyarakat sesuai dengan tridarma Perguruan Tinggi, salah satunya inovasi diseminasi yang dikembangkan kampus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pengabdian masyarakat juga menjadi salah satu yang krusial”, pungkas Yoyon. (sdr)