JAKARTA – WARTA BOGOR – Pemerintah didesak segera mengambil tindakan nyata untuk menjamin keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah yang tertahan di sejumlah bandara akibat meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah pascaserangan tersebut memicu penundaan penerbangan secara besar-besaran. Kondisi ini membuat para jemaah berada dalam situasi rentan karena belum adanya kepastian terkait logistik maupun jadwal kepulangan ke Indonesia.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan dan mendata jemaah terdampak. Caranya dengan menyediakan akomudasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menilai perlu adanya upaya pengalihan rute penerbangan alternatif serta penyusunan skema evakuasi secara bertahap apabila situasi konflik semakin memburuk dan membahayakan warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi.
Abidin menekankan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas utama negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pihaknya akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di Timur Tengah serta secara ketat memastikan keselamatan jemaah umrah agar kembali aman ke Tanah Air.
“Pemerintah harus hadir penuh. Jangan biarkan jemaah terlantar sekaligus mengimbau jemaah dan pihak travel penyelenggara umrah tetap tenang mematuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri,” katanya.
Sumber: SINDOnews