JAKARTA – WARTA BOGOR – Beberapa tuntutan utama akan mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).
Pada hari ini, sekitar 200.000 buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan membawa aspirasi mereka, mulai dari penghapusan outsourcing hingga perlindungan hukum yang lebih kuat.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebagai penggagas aksi, akan menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi damai tahun ini.
Adapun enam tuntutan KPSI dalam peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta hari ini, diantaranya:
- Penghapusan sistem outsourcing
- Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
- Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Realisasi upah layak
- Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi
- Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK)
Peringati Hari Buruh 2025 Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa isu outsourcing merupakan sorotan utama tahun ini. Selain itu, seruan juga disampaikan untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT, yang dianggap penting untuk melindungi kelompok pekerja rumah tangga yang selama ini kurang terlindungi oleh hukum.
Tuntutan lain seperti perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan desakan atas upah layak, juga mencerminkan kekhawatiran para buruh terhadap kondisi ketenagakerjaan saat ini.
Salah satu federasi buruh, FSP ASPEK Indonesia, juga menyoroti praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
Presiden FSP ASPEK, Abdul Gofur menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mendengar langsung suara para buruh pada peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta hari ini.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden akan hadir memenuhi undangan dari panitia serikat buruh.
“Beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo, Rabu (30/4/2025).
Ia menambahkan, kehadiran Presiden merupakan bentuk perhatian terhadap peran strategis buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.
Sementara itu, untuk memastikan jalannya kegiatan berjalan tertib, Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan, yang terdiri dari 9.591 anggota Polri, 3.385 personel TNI, serta 276 petugas dari pemerintah daerah. Aparat keamanan telah disiagakan di titik-titik strategis untuk mengawal unjuk rasa yang berlangsung di pusat ibu kota ini.
Sumber: Kompas.com