JAKARTA – WARTA BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perhatian tersebut diberikan karena sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, potensi kerawanan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan.
“Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya.
Ia menambahkan, penting untuk memastikan bahwa perencanaan pengadaan telah melalui analisis kebutuhan yang matang, termasuk kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan di lapangan.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Selain itu, KPK juga menyoroti pemerataan kebutuhan di berbagai lokasi, mengingat spesifikasi kendaraan yang sama belum tentu sesuai untuk semua wilayah.
“Apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” lanjutnya.
Sebelumnya, pada 7 April 2026, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun 2025 dan belum didistribusikan secara resmi kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total sekitar 25 ribu unit yang direncanakan.
Adapun jenis kendaraan yang diduga menjadi objek pengadaan adalah sepeda motor listrik model Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.
Sumber: antaranews