BOGOR – WARTA BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketua Komisi I, Karnain Asyhar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Senin (2/6/2025).
Kunjungan Komisi I DPRD Kota Bogor ini bagian dari pengawasan sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menyelesaikan persoalan strategis pertanahan di Kota Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kota Bogor dan jajaran BPN membahas sejumlah isu krusial. Di antaranya percepatan sertifikasi tanah, penataan aset milik pemerintah daerah, serta penyelesaian sengketa lahan yang kerap muncul di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang turut disorot adalah konflik aset Pemkot Bogor dengan warga di Kampung Babakan Baru, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan institusi vertikal seperti BPN.
Hal ini demi menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong BPN Kota Bogor meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mempercepat proses sertifikasi, terutama terhadap aset-aset pemerintah yang strategis. Kolaborasi antara DPRD dan BPN harus terus diperkuat,” kata Karnain.
Dia juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan dan perpajakan, khususnya melalui penyatuan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
Karnain menyebut, sinergi antara BPN dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menjadi kunci dalam mendorong tata kelola aset yang lebih efisien.
“Integrasi NIB dan NOP akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya akurasi dan validitas data, mempercepat pelayanan pertanahan dan perpajakan, serta mencegah terjadinya sengketa tanah maupun pajak berganda,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan integrasi data ini juga akan mendukung upaya reformasi birokrasi, reforma agraria.
Serta transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah pusat di sektor pertanahan dan perpajakan.
Menanggapi hal itu, pihak BPN Kota Bogor menyambut baik masukan dari Komisi I DPRD. Mereka menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui digitalisasi proses pertanahan dan penguatan koordinasi antarinstansi.
Sumber: Radar Bogor