Nasional

DPR Soroti Wacana Pemblokiran Wikipedia oleh Komdigi

JAKARTA – WARTA BOGOR – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengancam pemblokiran Wikimedia Foundation.

Meski demikian, ia menekankan agar pemerintah mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menyikapi hal tersebut.

Menurut Dave, tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia menilai regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan instrumen penting untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan masyarakat.

“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Di sisi lain, Dave juga menyoroti peran strategis Wikipedia sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ia menilai platform tersebut telah menjadi rujukan penting dalam pendidikan, penelitian, hingga kebutuhan informasi sehari-hari.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa pembatasan akses terhadap layanan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap literasi dan keterbukaan informasi.

“Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komdigi perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation,” kata Dave.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan tujuan regulasi, serta kesiapan pemerintah untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar kepatuhan dapat dicapai tanpa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa pemerintah perlu tetap konsisten dalam menegakkan aturan, namun juga bijak dalam mengambil langkah.

Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum harus berjalan seiring dengan upaya menjaga akses masyarakat terhadap informasi.

“Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.