JAKARTA – WARTA BOGOR – Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyatakan rencananya untuk memberikan subsidi kepada warga daerah penyangga ibu kota. Subsidi itu akan diberikan kepada 15 golongan masyarakat warga Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Bekasi, agar bisa naik transportasi yang dikelola BUMD Jakarta secara gratis.
Pramono mengatakan, kemacetan yang terjadi di Jakarta tidak bisa hanya diatasi dengan rute-rute Transjakarta yang saat ini beroperasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus melakukan perluasan jaringan Transjabodetabek untuk menjangkau warga yang berada di daerah penyangga.
“Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek,” ujar Pramono saat menghadiri rapat kerja gubernur mitra praja utama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya Transjabodetabek diperlukan untuk melayani warga di daerah penyangga yang beraktivitas di Jakarta.
Pasalnya, pada pagi hari ada sekitar 4,5 juta warga dari daerah penyangga yang masuk ke Jakarta. Selain itu, pada sore hari, sekitar 4,5 juta warga itu pulang dari Jakarta ke kediamannya masing-masing di wilayah Jabar dan Banten.
“Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka lima, akan ada lima lagi,” imbuhnya.
Gubernur Jakarta itu menyebutkan salah satu cara untuk menarik warga daerah penyangga untuk menggunakan Transjabodetabek adalah dengan memberikan subsidi.
Untuk itu, Pemprov Jakarta berencana memberikan subsidi kepada 15 golongan warga daerah penyangga, seperti yang kini telah diberlakukan untuk warga Jakarta.
“Nantinya dengan Transjabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan, kami gratiskan,” jelasnya.
Dalam rapat itu, Pramono bukan satu-satunya gubernur yang hadir. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi serta dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Merespon hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku tidak masalah untuk bekerja sama dengan Pemprov Jakarta dalam memberikan subsidi transportasi. Namun, pemberian subsidi itu harus disesuaikan dengan skala prioritas yang dimiliki Pemprov Jabar.
“Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kan gitu. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah,” kata Dedi Mulyadi usai mengikuti rapat kerja gubernur mitra praja utama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Meski begitu, KDM, sapaan Dedi Mulyadi, menilai pemberian subsidi transportasi saat ini bukan sesuatu yang menjadi prioritas di Jabar. Pasalnya, masih banyak urusan mendasar lainnya yang perlu dilakukan Pemprov Jabar.
Ia mencontohkan, mayoritas warga Jabar saat ini masih tinggal di kawasan perdesaan. Menurut dia, masyarakat di kawasan perdesaan itu tidak relevan dengan kehadiran Transjabodetabek.
“Saya berikan contoh misalnya begini, hari ini kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa. Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja,” ujarnya.
Alih-alih memberikan subsidi untuk warga Jabar naik Transjabodetabek, KDM lebih memilih menyediakan bus sekolah untuk melayani anak-anak di Jabar. Pasalnya, saat ini masih banyak siswa di Jabar yang kesulitan masalah transportasi.
“Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh. Kan beda, kan kami ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil,” imbuhnya.
Dedi menilai, kerja sama teknis mengenai transportasi untuk warga di sekitar Jakarta adalah sesuatu yang relatif mudah dilakukan.
Ia pun mendukung keberadaan transportasi berbiaya murah dari daerah penyangga ke Jakarta harus ditingkatkan.
“Kalau kerja sama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama karena mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan,” pungkas Dedi Mulyadi.
Sumber: Republika.co.id