Hari Jadi Jawa Barat, Dedi Mulyadi Soroti Ketimpangan Pembangunan hingga Efisiensi Anggaran

BANDUNG – WARTA BOGOR – Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-81 diperingati pada Rabu malam di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate, Bandung.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, di usia yang telah mencapai 81 tahun, Jawa Barat seharusnya sudah berada pada puncak kesuksesan. Hal tersebut didukung oleh besarnya potensi sumber daya yang dimiliki provinsi tersebut.

“Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).

Namun, menurut Dedi, berbagai potensi tersebut belum memberikan manfaat yang merata. Masih terdapat disparitas pembangunan antarwilayah, baik antara kabupaten dan kota maupun dengan provinsi.

Karena itu, ia menilai diperlukan orkestrasi pembangunan yang lebih terarah, termasuk dalam penggunaan anggaran. Arah pembangunan tersebut harus dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur.

“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” ujarnya.

Fokus pada Pendidikan dan Kebutuhan Dasar

Dedi mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian. Rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun dinilai belum optimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong sejumlah program, mulai dari penambahan ruang kelas baru hingga pemberian beasiswa. Perhatian juga tidak hanya diberikan kepada jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi mencakup pendidikan paket A, B, dan C.

Selain pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas. Dedi menegaskan tidak boleh terdapat perbedaan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas rujukan pertama di tingkat desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.

Soroti Disparitas Ekonomi Jawa Barat

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti kesenjangan ekonomi antardaerah di Jawa Barat. Ia membandingkan kondisi wilayah seperti Bekasi dengan daerah seperti Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.

Menurutnya, perbedaan tingkat pendapatan tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh karena karakteristik kebutuhan dan biaya hidup setiap daerah berbeda.

“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Perampingan Kelembagaan Jadi Strategi Efisiensi

Dedi juga menargetkan efisiensi anggaran melalui perampingan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, jumlah tenaga pemerintahan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sejumlah jabatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan dirampingkan sebagai bagian dari upaya memperkuat efisiensi fiskal.

“Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” jelasnya.

Efisiensi juga akan diterapkan pada badan usaha milik daerah (BUMD). Dedi mengatakan tidak boleh lagi terdapat terlalu banyak direktur maupun komisaris dalam struktur BUMD.

BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus menjadi aset pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah BUMD akan digabungkan dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diserahkan kepada tenaga profesional melalui proses seleksi terbuka.

Dedi menegaskan, momentum Hari Jadi Jawa Barat ke-81 menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

“Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukanperubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemampuan kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka,” tuturnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Humas Jabar