Berita

Ini Penjelasan Pemerintah Tentang Mudik Lokal

JAKARTA, WARTABOGOR.id- Peniadaan mudik Lebaran 2021 resmi dimulai pada 6-17 Mei 2021.

Ketentuan mengenai peniadaan mudik tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, selama periode yang telah ditetapkan masyarakat dilarang meninggalkan domisili masing-masing.

Advertisement

Tujuan larangan itu adalah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, masyarakat masih dibingungkan dengan ketentuan mengenai mudik lokal atau wilayah aglomerasi.

Sebelumnya diberitakan, terdapat 8 wilayah aglomerasi yang tetap diizinkan mengadakan perjalanan selama masa larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021.

Advertisement

Kedelapan wilayah itu adalah Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.

Belakangan, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan.

Mengutip buklet Tanya Jawab Tidak Mudik 2021, yang diterbitkan KPC-PEN, Kominfo, Kemenhub, dan Satgas Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan istilah mudik lokal.

Advertisement

Dalam buklet itu, dijelaskan bahwa pelarangan pergerakan masyarakat dan transportasi tidak diberlakukan di kawasan aglomerasi karena sehari-harinya ada mobilitas lintas daerah yang intensif, seperti untuk pekerjaan, perekonomian, dan sosial.

“Pada periode pelarangan mudik 6-17 Mei, masih ada hari aktif bekerja (cuti bersama hanya 2 hari) sehingga aktivitas untuk pekerjaan dan kegiatan perekonomian lainnya masih akan berjalan.

Oleh karena itu, pemerintah tetap mengimbau masyarakat di kawasan aglomerasi untuk tetap membatasi mobilitas dan tidak bepergian terlebih dulu.

Advertisement

Selain itu, silaturahmi juga disarankan dilakukan secara online.

Untuk membatasi mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi, pemerintah menetapkan sejumlah penyesuaian.

Pertama, pengurangan armada, frekuensi, dan kapasitas angkutan umum.

Advertisement

Selain itu, pengawasan protokol kesehatan di prasarana dan sarana transportasi juga ditingkatkan dan diketatkan.

Kapasitas tempat wisata juga dibatasi maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat, guna mencegah terjadinya kerumunan masyarakat yang berwisata. (Kompas.com)

Advertisement
Share

Recent Posts

Sulit Menabung karena Biaya Hidup Naik? Coba Metode Kakeibo dari Jepang

WARTA BOGOR - Menabung menjadi semakin menantang di tengah kenaikan biaya hidup. Meski demikian, masyarakat…

3 hours ago

Tiga Orang Tewas dalam Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 36 Belum Ditemukan

SERANG – WARTA BOGOR - Jumlah korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di…

6 hours ago
Advertisement

Kementan Perkuat Akselerasi Swasembada Pangan melalui Gerakan Tanam Serempak 10.000 Hektar di Jambi

MUARO JAMBI-WARTA BOGOR – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional tidak hanya berbicara tentang seberapa luas…

2 days ago

Kebakaran Landa Kampung Adat Baduy, 19 Rumah Hangus

LEBAK – WARTA BOGOR - Kebakaran melanda permukiman masyarakat adat Baduy di Kampung Cipaler Pasir,…

2 days ago

Pemkot Bogor Bidik Pendapatan Parkir Rp11 Miliar pada 2027, Ini Strateginya

BOGOR – WARTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membenahi sektor perparkiran untuk mengoptimalkan pendapatan…

2 days ago

Kontingen Kota Bogor Lampaui Target Medali di Porprov XV Jawa Barat 2026, Pemkot Bogor Hitung Ulang Bonus Atlet

BOGOR – WARTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)…

3 days ago