Perwakilan Demo Mahasiswa Sampaikan Sejumlah Tuntutan ke Wapres Gibran, Beri Ultimatum 5 Hari

JAKARTA – WARTA BOGOR – Perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Senin (15/6/2026) mengungkap hasil pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi dan tuntutan mahasiswa disebut telah diterima serta dituangkan dalam beberapa poin kesepakatan.

Koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi, mengatakan Gibran menerima dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, mulai dari persoalan daerah hingga isu nasional.

“Hasil dari pertemuan sama wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil, kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi baik dari keluh kesah dari daerah, skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan bapak wapres,” ujar Abdi.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dicatat langsung oleh Gibran untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depan.

“Respon dari bapak Wapres sangat baik, dia catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi dicatat dengan poin-poinnya yang harus bapak wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala yang janggal di negara hari ini, tentunya MBG dan KMP,” lanjutnya.

Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. Mereka memberikan tenggat waktu selama lima hari atau 5×24 jam.

“Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5×24 jam, ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealiasasi, maka kami akan melakukan aksi berjilid,” tegas Abdi.

Ia menambahkan, mahasiswa akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah.

“Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan, tadi kami didalam rilis memberikan waktu kepada pemerintah 5×24 jam, ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan (tidak dijalankan), maka kami akan tetap di jalan,” katanya.

Ada beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran, di antaranya:

Kluster fiskal dan pendidikan

• Membekukan sementara MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan untuk audit transparansi
• Mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna subsidi UKT dan operasional biaya perguruan tinggi
• Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap UU Polri yang baru disahkan

Kluster krisis moneter dan energi

• Mendesak otoritas pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah
• Membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena menghancurkan daya beli domestik masyarakat

Diketahui sebelumnya, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen sipil akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Aksi ini digelar guna menyuarakan 20 tuntutan yang mereka rangkum dalam “11+9 tuntutan” kepada pemerintah.

Ada beberapa organisasi mahasiswa lintas kampus dan wilayah yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) yang berdemo hari ini.

Berikut adalah beberapa poin utama dalam 11 tuntutan mendesak meliputi:

1. Penolakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok
2. Perbaikan nilai tukar rupiah
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN
4. Penolakan gelombang PHK
5. Pencabutan UU Polri
6. Penolakan pembangunan batalion teritorial TNI
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi
10. Transparansi BPI Danantara
11. Evaluasi dan pencopotan sejumlah menteri terkait stabilitas ekonomi

Lalu 9 tuntutan umum mencakup:

1. Penolakan penggusuran dan perampasan tanah
2. Penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas ruang hidup
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Penolakan militerisasi dan kekerasan terhadap aktivis
7. Penolakan kenaikan biaya pendidikan dan PTN-BH
8. Desakan reformasi agraria dan penguatan industri nasional
9. Pengamanan dan rekayasa lalu lintas.

 

 

 

 

 

 

Sumber: TribunnewsBogor