Jika Gibran Mundur, Bagaimana Proses Penentuan Wakil Presiden Pengganti?

JAKARTA – WARTA BOGOR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terealisasi,

pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa proses pengunduran diri harus disampaikan secara resmi melalui pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR.

Menurut Yusril, apabila pengunduran diri diterima dan jabatan Wapres dinyatakan kosong, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wapres untuk mengisi posisi tersebut.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Setelah menerima dua nama calon beserta dokumen persyaratannya, MPR akan menyelenggarakan pemilihan untuk menentukan Wapres pengganti. Proses pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan konstitusi.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” kata Yusril.

Diatur dalam UUD 1945

Mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, Presiden tidak dapat secara langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Wapres yang mengundurkan diri. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut juga diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Gibran Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan pernyataan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Gibran mengatakan dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang tengah berkembang.

Ia juga berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran seperti dikutip dari detikNews.

Gibran menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo berlangsung dalam suasana diskusi. Ia menyebut Presiden telah dianggap seperti ayahnya sendiri dan memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang berkembang.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran memang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

 

 

 

Sumber: detiknews