BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menolak usulan bantuan bus DPRD Kota Bogor sebagai pengganti sementara Biskita.
Pemerintah Kota Bogor beralasan penggunaan bus DPRD sebagai moda transportasi selama Biskita tak operasi, melanggar aturan.
Usulan penggunaan bus dewan pertama kali dicetuskan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy.
“Kita ada bus DPRD ini akan coba kita dorong untuk bisa melayani masyarakat,” kata Rusli Prihatevy.
Sama halnya dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil yang sepakat 4 unit bus dewan dipakai untuk menambal kekosongan Biskita di koridor 1,2, 5 dan 6.
“Kami dari pimpinan sepakat bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat harus terus berjalan. Kami merasa bertanggungjawab dan solusi yang sementara adalah penggunaan bis operasional dewan,” ujarnya.
Dengan berhentinya operasional Biskita Bogor, mau tak mau masyarakat kembali ke transportasi umum konvensional, angkot yang sekali naik Rp 5 ribu.
Sayangnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menolak penggunaan bus DPRD Kota Bogor.
“Betul tadinya begitu, cuma secara administrasi tidak memungkinkan,” kata Marse saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com.
Pj Sekda Kota Bogor, Hanafi mengatakan dari semua opsi pengganti, bus sekolah yang paling memungkinkan untuk mengisi kekosongan koridor Biskota Bogor.
“Memang ada opsi-opsi lain. Tapi, setelah kita komunikasikan, yang terbaik itu opsi penggunaan bus sekolah,” ujar Hanafi.
Kini Pemkot Bogor memutuskan mengoperasikan bus sekolah sebagai pengganti Biskita Bogor, mengingat Senin 6 Januari 2024 nanti pelajar sudah mulai sekolah.
“Diperkirakan itu bus sekolah ini digunakan sampai akhir Januari nanti. Tapi, kita koordinasikan terus saat ini,” ucapnya.
Sumber: TribunnewsBogor