JAKARTA – WARTA BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah penghematan sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi instansi pemerintah maupun sektor swasta.
Usulan tersebut disampaikan dengan berkaca pada kebijakan yang telah diterapkan Pakistan dalam menghadapi situasi krisis. Selain WFH, Prabowo juga menyinggung kemungkinan pemangkasan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
“Mereka menganggap situasinya sudah kritis, sehingga menerapkan langkah-langkah seperti saat pandemi. Sebagian pegawai bekerja dari rumah, bahkan hari kerja dipangkas menjadi empat hari,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Tak hanya itu, Prabowo juga mencontohkan kebijakan penghematan lain yang dilakukan Pakistan, seperti pemotongan gaji pejabat negara hingga anggota parlemen untuk membantu kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan efisiensi besar-besaran, mulai dari pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), pengurangan penggunaan kendaraan dinas, hingga penghentian belanja negara tertentu seperti pengadaan kendaraan dan mebel.
DPR Minta Dikaji Matang
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Menurutnya, langkah penghematan memang penting, namun pemerintah juga harus memastikan stabilitas pasokan energi serta menjaga inflasi.
“Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk skenario lain dalam merespons konflik Timur Tengah. Yang paling penting adalah menjaga ketersediaan energi dan pengendalian inflasi,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Irawan mengusulkan agar kebijakan WFH, jika diterapkan, difokuskan pada wilayah dengan konsumsi BBM tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Ia menilai ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 30 persen konsumsi BBM nasional, sehingga kebijakan WFH berpotensi lebih efektif jika diterapkan secara terbatas.
Sementara itu, daerah lain dinilai tidak perlu menerapkan kebijakan serupa, sehingga dampak ekonomi dapat diminimalkan.
Irawan menegaskan, kebijakan WFH sebaiknya hanya bersifat sementara dan digunakan sebagai langkah darurat. Pemerintah juga diminta melakukan pemetaan serta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan.
Sumber: detiknews