Tak Ingin Bebani APBD, DPRD Bogor Usulkan Skema Baru Subsidi Biskita

BOGOR – WARTA BOGOR – DPRD Kota Bogor memberikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi difokuskan pada peningkatan efisiensi anggaran, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.

Salah satu perhatian utama DPRD adalah skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan yang dinilai perlu dievaluasi agar tidak memberikan beban berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan pihaknya mendorong perubahan pola perhitungan subsidi transportasi massal.

Menurutnya, mekanisme subsidi sebaiknya tidak lagi hanya didasarkan pada jarak tempuh kendaraan, melainkan mempertimbangkan jumlah penumpang yang dilayani.

“Kami menyepakati pelayanan ini harus mengefektifkan jumlah penumpang dan memaksimalkan pelayanan, karena anggarannya dibebankan pada APBD. Ke depan, perhitungan tidak lagi berdasarkan kilometer pergerakan bus, tetapi harus lebih efektif berdasarkan jumlah penumpang,” ujar Rusli.

Ia menjelaskan, perubahan skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah sehingga ruang fiskal Pemerintah Kota Bogor dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pembangunan daerah.

Selain menyoroti pembiayaan Biskita, DPRD Kota Bogor juga mengapresiasi capaian serapan anggaran perangkat daerah yang rata-rata telah mencapai sekitar 90 persen sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran harus tetap diimbangi dengan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bogor.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: pojok bogor