JAKARTA – WARTA BOGOR – Menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati buka suara soal nasib Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Menteri Keuangan RI itu mengungkapkan gaji ke-13 dan THR PNS telah dianggarkan. Dia meminta publik untuk menunggu keputusan tersebut.
“Sudah dianggarkan, sudah diproses. Nanti tunggu saja ya,” kata Sri Mulyani saat ditemui wartawan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Meski begitu, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya kabar adanya efisiensi anggaran.
“Insya Allah” ucapnya, saat ditanya kembali mengenai nasib gaji ke-13 dan THR.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tak cair 100% tahun ini. Kabar ini beredar seiring adanya kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga mengatakan THR pegawai swasta sedang dipersiapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan berkoordinasi bersama pengusaha. Sementara untuk kepastian THR dan gaji ke-13 PNS, ia meminta untuk ditanyakan langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan yang untuk ASN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Sumber: detikfinance
JABAR - WARTA BOGOR - Program renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Bareskrim Polri menggerebek rumah produksi gas nitrous oxide (N2O) merek…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa dirinya telah “membuka…
CILEUNGSI - WARTA BOGOR - Alat deteksi dini banjir berbasis teknologi resmi dioperasikan di aliran…
TANAH LAUT-WARTA BOGOR – Gerakan Tanam Serempak seluas 10.000 hektare yang dilaksanakan di 17 provinsi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan puluhan…