Berita

Pemprov Jabar Kaji Pemberlakuan Kembali SPP untuk SMA dan SMK Negeri

JABAR – WARTA BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.

Dalam skema yang sedang dibahas, kewajiban membayar SPP tidak akan diberlakukan kepada seluruh peserta didik. Pemerintah mempertimbangkan agar pembayaran hanya dikenakan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan desil 6 hingga desil 10.

Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 tetap direncanakan memperoleh pembebasan biaya pendidikan.

Pembahasan tersebut muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini sedang dibahas bersama oleh DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal. Pemerintah masih menghimpun berbagai masukan sebelum menentukan kebijakan yang akan diambil.

“Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).

Purwanto menegaskan belum ada keputusan final mengenai penerapan kembali SPP di sekolah negeri. Seluruh usulan yang muncul dalam pembahasan Ranperda masih akan dikaji dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap akses pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Apabila nantinya disepakati, kebijakan tersebut diharapkan menerapkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu tetap menjadi prioritas sehingga mereka tidak terbebani biaya pendidikan.