BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG, Ini Alasannya

JAKARTA – WARTA BOGOR – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil pemutakhiran tersebut membuat sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” kata Sudaryono, dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Menurut Sudaryono, pemutakhiran sasaran penerima manfaat dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh.

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program tersebut dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar dia.

Sudaryono mengatakan, pemutakhiran data penerima manfaat MBG dilakukan untuk memastikan perluasan program dapat berjalan secara terukur.

Menurutnya, perluasan layanan tidak hanya mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga memperhatikan skala prioritas serta kondisi di masing-masing wilayah.

Sudaryono mengaku BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Ia memastikan setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti.

BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu sebelum memberikan layanan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata dia.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kompas