BPMU Dihapus, Pemprov Jabar Siapkan Skema Beasiswa Baru untuk Siswa Swasta

JABAR – WARTA BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan beasiswa sebesar Rp600.000 per siswa per tahun bagi siswa tidak mampu desil 1 hingga 4 yang bersekolah di sekolah swasta pada 2026. Kebijakan ini menjadi pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang resmi dihapus oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Beasiswa tersebut ditujukan untuk membantu pembiayaan pendidikan siswa miskin, khususnya untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa selain beasiswa operasional Rp600.000 per tahun, siswa desil 1 atau kategori miskin ekstrem juga akan menerima beasiswa personal untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

“Kalau yang personal, itu untuk kebutuhan siswa. Untuk tahun 2025 sudah dicairkan dan disalurkan ke seluruh penerima,” ujar Purwanto saat rapat bersama Komisi V DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (2/2/2026).

Ia menambahkan, pada 2026 Pemprov Jabar kembali mengalokasikan dua jenis bantuan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta, yakni beasiswa personal dan beasiswa operasional.

“Personal itu untuk beli sepatu, baju, buku, tas. Operasional untuk bayar SPP di sekolah swasta,” jelasnya.

Penyaluran beasiswa direncanakan dilakukan pada awal tahun ajaran baru atau pertengahan 2026, setelah proses pemutakhiran data penerima selesai. Mengacu pada jadwal, bantuan diperkirakan mulai disalurkan sekitar September 2026.

“Setelah cut off data, biasanya disalurkan sekitar September,” kata Purwanto.

Penentuan penerima beasiswa akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, jumlah total penerima untuk tahun ajaran 2026 belum dirinci.

Menurut Purwanto, besaran bantuan diturunkan dari sebelumnya Rp1,2 juta menjadi Rp600.000 per siswa per tahun agar jangkauan penerima dapat diperluas.

“Ini khusus untuk ganti SPP siswa miskin di sekolah swasta,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa beasiswa ini bersifat subsidi dan tidak menanggung seluruh biaya pendidikan, mengingat siswa penerima juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan anggaran bantuan pendidikan untuk sekolah swasta telah dialokasikan dalam APBD murni 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp218 miliar, turun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Sudah kami cek dan ricek. Alokasi bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta tersedia di APBD 2026 sebesar Rp218 miliar,” ujar Herman.

 

 

 

 

 

Sumber: kompas