Kasus Keracunan MBG Kembali Terjadi, DPR Soroti Kinerja dan Pengawasan BGN

JAKARTA – WARTA BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang baik. Ia juga menegaskan biaya penanganan para korban harus menjadi tanggung jawab BGN.

“Saya minta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN,” kata Yahya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Yahya menilai masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan tata kelola program MBG masih perlu diperbaiki. Menurutnya, langkah pembenahan yang telah dilakukan belum menjangkau seluruh dapur penyedia makanan dalam program tersebut.

Karena itu, ia meminta BGN melakukan investigasi secara menyeluruh dan terbuka untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan. Hasil investigasi tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk melakukan pembenahan tata kelola program secara lebih rinci.

Pertanyakan Pola Pengawasan

Yahya mengapresiasi langkah BGN yang menutup sementara dapur penyebab terjadinya keracunan serta mencopot kepala dapur.

Meski demikian, menurutnya, langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, serta sumber daya manusia yang mengelola dapur MBG.

“Sebagian besar kasus keracunan terjadi akibat kelalaian pengelolaan makanan yang menjadi tanggung jawab kepala dapur,” ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Yahya meminta BGN meningkatkan kapasitas para kepala dapur agar dapat menjalankan tugas secara lebih profesional, berintegritas, dan disiplin.

Selain itu, ia juga mendorong agar pengawasan terhadap setiap dapur MBG dilakukan secara berkala dengan mekanisme yang lebih presisi.

Yahya turut mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga orang tua murid.

“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Liputan6