OJK: Laporan Transaksi Mencurigakan Terkait Judi Online Melonjak 260,93 Persen

JAKARTA – WARTA BOGOR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang berkaitan dengan tindak pidana asal perjudian, khususnya judi online (judol), meningkat tajam sepanjang 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan jumlah laporan tersebut melonjak 260,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi industri perbankan dalam memberantas praktik judi online, sekaligus menunjukkan semakin aktifnya perbankan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Laporan LTKM untuk indikasi tindak pidana asal perjudian pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 260,93 persen,” ujar Dian dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

Dian menjelaskan, kontribusi dugaan tindak pidana asal perjudian terhadap total laporan transaksi keuangan mencurigakan juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Hingga triwulan I 2026, indikasi transaksi yang berkaitan dengan perjudian masih menjadi penyumbang terbesar dalam laporan yang disampaikan perbankan kepada PPATK.

“Sampai dengan triwulan I 2026, indikasi tindak pidana asal perjudian merupakan 35,28 persen dari total laporan transaksi keuangan mencurigakan,” ujarnya.

Menurut Dian, tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya dirasakan sektor keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kondisi sosial masyarakat secara luas.

“Data statistik tersebut berpotensi menunjukkan kondisi adanya ancaman terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, produktivitas nasional, dan integritas sistem keuangan,” katanya.

Karena itu, OJK menilai upaya pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor dengan pendekatan yang menyeluruh.

“Oleh karena itu penanganannya tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral serta diperlukan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi nasional,” ujar Dian.

 

 

 

 

 

 

Sumber: CNN Indonesia