Pedagang, Buruh Tani hingga Ojol di Jabar Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan secara Gratis

JABAR – WARTA BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bakal segera memberikan jaminan sosial untuk pekerja informal secara gratis. Program perlindungan sosial ini merupakan hasil kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, program ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan sosial.

Nantinya, pekerja informal seperti, buruh tani, nelayan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, hingga pengemudi ojek online, hingga tukang becak berhak memperoleh perlindungan yang sama seperti pekerja formal.

Program ini pun, kata dia, mencakup pekerja formal berpenghasilan rendah, selama masuk kategori miskin atau miskin ekstrem.

Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses melalui aplikasi Jabar SApps Outline Jabar atau memindai QR Code yang disediakan.

Informasi lebih lanjut juga bisa diperoleh melalui layanan kontak resmi yang telah disiapkan pemerintah dengan menghubungi 082126030038.

Dedi menjelaskan, premi asuransi ditetapkan sebesar Rp201 ribu per tahun. Skema pembiayaannya akan dibagi bersama antara pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga pihak aplikator transportasi online.

“Kalau Rp201 ribu dibagi dua, misalnya antara Pemprov dengan kabupaten/kota, atau aplikator ojol, itu bagian dari komitmen kita untuk membangun rasa adil,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, program ini penting karena banyak pekerja informal yang selama ini harus menanggung sendiri biaya kecelakaan kerja.

“Kalau ada kasus sopir ojol patah kaki sampai diamputasi, sekarang sudah ditanggung asuransi. Bahkan pengadaan kaki palsu pun disiapkan, termasuk pengganti penghasilan selama dirawat di rumah sakit,” katanya.

Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk tahap awal di sisa empat bulan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, skema anggaran akan dihitung bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Namun, ia memperingatkan, jika ada kepala daerah yang enggan bekerja sama, maka program ini tidak akan dijalankan di wilayah tersebut.

“Kalau bupati atau walikota tidak mau kerja sama, jangan salahkan saya. Kalau rakyatnya protes, tanyakan ke kepala daerahnya,” ucap Gubernur Dedi.

 

 

 

Sumber: TribunJabar.id