Prabowo Sebut 1.000 Tambang Ilegal Ditutup, Tegaskan Tak Ada Kompromi terhadap Pengusaha Rakus

JAKARTA – WARTA BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras terhadap para “pengusaha rakus” yang diduga kerap menyuap pejabat dan mengabaikan kedaulatan negara. Ia bahkan secara terbuka menantang praktik tersebut untuk dicoba di bawah kepemimpinannya.

“Mungkin para pengusaha rakus yang mengaku wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mereka berpikir bisa menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo saat berpidato di ajang World Economic Forum (WEF) di Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Baik, saya tantang mereka untuk mencoba menyuap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapat kejutan besar,” tegasnya.

Dalam pidato itu, Prabowo memaparkan langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam dan energi. Ia mengklaim kebijakan yang ditempuh pemerintahannya sebagai salah satu penegakan hukum paling berani dalam sejarah Indonesia.

Prabowo mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, berdasarkan laporan dari jajarannya, masih terdapat sedikitnya 1.000 lokasi tambang ilegal lain yang tengah dibidik untuk ditindak.

“Hingga saat ini kami sudah menutup 1.000 tambang ilegal. Tetapi laporan yang saya terima menunjukkan masih ada sekitar 1.000 tambang ilegal lainnya,” sebutnya.

Selain itu, dalam tahun pertama pemerintahannya, negara telah menyita kurang lebih 4 juta hektar lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai sekitar 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan sekitar 4 juta hektar lahan ilegal yang sudah disita sebelumnya, pada dasarnya kami telah melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling tegas dan paling berani sepanjang sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum. Menurutnya, keberanian menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola negara yang bersih.

“Satu-satunya jalan adalah berani menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: kompas