Berita

Prabowo Tantang Negara Pembeli Komoditas RI: Tak Mau Bayar, Enggak Usah Beli

JAKARTA – WARTA BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan menentukan sendiri harga ekspor berbagai sumber daya alam dan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu serta pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak ditentukan oleh negara lain.

Prabowo bahkan menegaskan Indonesia tidak akan memaksakan komoditasnya dijual apabila pembeli dari luar negeri tidak bersedia menerima harga yang ditetapkan.

“Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, daripada sumber daya alam Indonesia dijual dengan harga yang dianggap tidak masuk akal, komoditas tersebut lebih baik disimpan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang.

“Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah, untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri,” tutur Prabowo.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan karena selama ini terdapat banyak komoditas Indonesia yang harganya justru ditentukan oleh negara lain, meskipun Indonesia telah menjadi produsen komoditas tersebut selama puluhan tahun.

Sejumlah komoditas yang dimaksud antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.

“Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal,” kata Prabowo.

Prabowo meminta dukungan DPR RI untuk membantu mengubah kondisi tersebut. Meski demikian, ia menegaskan penetapan harga komoditas tetap harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan mekanisme pasar.

Pemerintah tidak ingin harga yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga menjadi tidak masuk akal bagi pasar internasional.

“Tentunya kita juga (harus) mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral Dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,” kata Prabowo.