Setahun Jadi Menkeu, Ini 5 Isu yang Mewarnai Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa

WARTA BOGOR – Purbaya Yudhi Sadewa mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.

Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun, masa jabatannya berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru pada Senin (14/9/2026).

Selama menjabat sebagai Bendahara Negara, sejumlah kebijakan dan pernyataan Purbaya menjadi perhatian publik. Berikut lima isu yang mewarnai perjalanan Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan:

1. Pernyataan soal Gerakan 17+8

Tak lama setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjadi sorotan karena pernyataannya mengenai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Purbaya menyebut tuntutan tersebut hanya disuarakan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia juga menilai tuntutan tersebut dapat mereda apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 7-8 persen.

Pernyataan itu kemudian menuai kritik karena dinilai kurang tepat dalam merespons tuntutan masyarakat. Purbaya selanjutnya menyampaikan permintaan maaf dan mengakui perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sebagai pejabat publik.

2. Penempatan Dana Jumbo di Himbara

Purbaya juga membuat kebijakan dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Penempatan dana dalam jumlah besar itu menjadi perhatian publik. Purbaya juga meminta bank penerima dana pemerintah tidak menyalurkannya kepada kelompok konglomerasi.

3. Gaya Komunikasi yang Blak-blakan

Gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos juga beberapa kali menjadi sorotan sejak dirinya menjabat Menteri Keuangan.

Ia dikenal menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan ekonomi dengan gaya yang lebih terbuka dan langsung. Gaya tersebut berbeda dengan karakter Sri Mulyani yang selama menjabat Menteri Keuangan dikenal lebih formal dalam menyampaikan kebijakan fiskal.

Purbaya sendiri sempat menggambarkan gaya komunikasinya seperti “koboi”. Ia juga mengakui perlu beradaptasi dengan karakter dan tuntutan jabatan barunya sebagai Menteri Keuangan.

4. Pengambilalihan Utang Proyek Whoosh

Persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh turut menjadi isu yang menempatkan Purbaya dalam sorotan.

Pemerintah berencana mengalihkan kepemilikan pengendali proyek tersebut dari konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada entitas pemerintah.

Pengalihan 60 persen saham tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab atas utang proyek.

Total pinjaman proyek Whoosh kepada China Development Bank disebut mencapai sekitar US$4,5 miliar. Pemerintah sebelumnya telah melakukan restrukturisasi pinjaman sehingga tenor pembayaran diperpanjang menjadi 80 tahun.

Rencana tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang akan menanggung beban utang proyek serta implikasinya terhadap keuangan negara.

5. Polemik Setoran Rp120 Triliun dari Danantara

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan mengenai rencana Danantara menyetorkan Rp120 triliun kepada pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan polemik setelah pimpinan Danantara membantah adanya kesepakatan mengenai setoran tersebut.

Persoalan dana Rp120 triliun menjadi salah satu isu yang mencuat menjelang pergantian Menteri Keuangan.

Pergantian Purbaya sebagai Menteri Keuangan berlangsung di tengah perhatian investor terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia, termasuk berbagai isu yang muncul selama masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CNN Indonesia