40 Ribu Rumah di Jabar Masuk Program Renovasi Nasional, Gubernur Dedi Tambah Bantuan Modal Usaha

JABAR – WARTA BOGOR – Program renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi dimulai. Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dengan cara simbolis berupa bedah rumah warga.

Kegiatan tersebut digelar pada Senin malam, 13 April 2026, di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebagai tahap awal, sebanyak 10 rumah direnovasi sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa program ini ditargetkan menyasar hingga 40.000 rumah di seluruh Jawa Barat. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PKP untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat meninjau salah satu rumah penerima manfaat milik Lis Mulyani, seorang penjahit, Dedi tidak hanya memastikan proses renovasi berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan tambahan bantuan.

Ia menjelaskan bahwa selain bantuan sebesar Rp20 juta dari kementerian, dirinya menambahkan Rp20 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi penerima manfaat.

Lis Mulyani mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai program tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggalnya, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan usaha yang menjadi sumber penghidupan.

Sementara itu, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa secara nasional, program bedah rumah tahun ini menargetkan sekitar 400.000 unit. Jawa Barat menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni hampir 40.000 unit.

Ia menyebutkan, setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian material bangunan serta biaya tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat lokal dan pelaku UMKM melalui skema tender rakyat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui skema tersebut, kelompok penerima manfaat bekerja sama dengan toko bangunan setempat untuk memperoleh harga material yang lebih efisien. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendorong efektivitas penggunaan anggaran.

Maruarar menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan hunian, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan dimulainya program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di berbagai daerah di Jawa Barat.

 

 

 

 

 

Sumber: Radar Bogor