BPOM: Kehalalan Vaksin Sinovac Sudah Memenuhi Syarat

JAKARTA-WARTABOGOR.id – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) Penny K Lukito memastikan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac memenuhi syarat untuk mendapatkan label halal.

Hal itu ia pastikan setelah melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM bersama Biofarma dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) terhadap vaksin tersebut.

“Alhamdulillah dari aspek mutu dari hasil yang didapatkan inspeksi BPOM, Biofarma dan Majelis Ulama Indonesia, aspek halalnya bisa dikatakan sudah memenuhi, sudah sesuai aspek obat yang baik,” kata Penny seperti dilansir dari Antara, Jumat (27/11/2020).

Penny mengatakan, aspek kehalalan vaksin telah diperiksa MUI. Saat ini, MUI tengah membahas fatwa terkait vaksin melalui Musyawarah Nasional yang digelar pada 25-27 November.

Sementara, BPOM terus memantau perkembangan uji klinis vaksin Sinovac yang kini memasuki tahap III.

BPOM mengumpulkan data uji klinis yang nantinya dipadukan dengan data dari negara lain seperti Brazil.

Penny mengatakan, BPOM belum mengambil kesimpulan terkait hasil uji klinis tahap III ini.

Oleh karenanya, meski sudah mendapat data aspek keamanan, khasiat, serta mutu, otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin Sinovac belum diberikan.

Menurut Penny, BPOM akan terus memantau perkembangan uji klinis vaksin Sinovac dalam tiga bulan ke depan. Perlu keseksamaan lebih lanjut untuk memberi EUA bagi kandidat vaksin ini.

“Aspek keamanan akan terus kita pantau selama tiga bulan, nanti enam bulan penuh ke depan. Kita butuh vaksin yang tidak hanya bermutu dan aman, tapi juga efektif, memiliki khasiat yang baik,” ujarnya.

Penny menambahkan, pihaknya juga mengumpulkan data mengenai bagaimana vaksin Sinovac dapat memunculkan antibodi ke tubuh manusia sehingga seseorang dapat kebal terhadap Covid-19.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memperkirakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi pada akhir tahun ini atau awal 2021.

Hal itu lantaran vaksin yang akan digunakan harus melalui sejumlah tahapan yang memakan waktu.

Jokowi menjelaskan, nantinya vaksin yang telah masuk ke Indonesia harus terlebih dulu melewati uji klinis dan verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) untuk memperoleh emergency use authorization (EUA).

Selain itu, pendistribusian vaksin juga menjadi perhatian pemerintah yang juga dinilainya membutuhkan waktu.

“Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” ungkap Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).